TIPS AND TRIK LEGALISIR IJAZAH SARJANA DI KEMENKUMHAM

 

Halo teman-teman pemburu beasiswa. Bagaimana perjuangan kalian hingga hari ini? Sudah menemukan beasiswa yang diimpikan? Atau sedang menantikan pengumuman? Atau justeru masih ribet ngurusin persyaratan?
Di artikel kali ini gue akan mengupayakan berbagi tips (lebih tepatnya tutorial/panduan sebab bakalan panjang) legalisir ijazah di kemenkumham dan di kemenlu. Panduan ini sesuai buat kalian yang memiliki mimpi untuk melanjutkan edukasi ke luar negeri, lagipula universitas yang meminta ijazah edukasi sebelumnya yang telah dilegalisir oleh kemenkumham dan kemenlu.
Banyak yang menuliskan bahwa guna legalisasi ke kemenkumham, anda harus melewati DIKTI terlebih dahulu. Well, dengan empiris gue mengurus berkas 12 orang, saya dapat katakan bahwa tersebut tidaklah benar. Dalam situs resminya, Kemenkumham mengaku :
“Bahwa definisi Legalisasi ialah tindakan pengabsahan terhadap TANDA TANGAN pejabat yang tercantum dalam dokumen yang dimohonkan dan bukan mengabsahkan kebenaran isi dari dokumen“.
Dan yang dimaksud pejabat dalam kalimat tersebut ialah :
“Layanan Legalisasi dapat diserahkan terhadap dokumen yang sudah dibubuhi tanda tangan dan cap dari:
a. Notaris;
b. Penerjemah Resmi tersumpah (untuk dokumen terjemahan);
c. Pejabat publik yang memberikan spesimen tanda tangan untuk database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.“
Nah, lantas untuk spesimen tanda tangan, simaklah pernyataan berikut:
“Apabila dokumen pemohon legalisasi ditandatangani oleh pejabat publik yang tidak mempunyai spesimen tanda tangan pada databse Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dokumen itu dapat dibubuhi tanda tangan dan cap dari notaris (selaku pejabat umum yang diusung Pemerintah)“
Nah, jadi telah jelas ya teman-teman. TIDAK HARUS MELALUI DIKTI. Kita dapat langsung mengerjakan legalisir di kemenkumham JIKA tanda tangan pejabat yang menandatangani ijazah (biasanya rektor) telah terdaftar di database kemenkumham. Jika belum, kita dapat melakukan pengusulan pengajuan peningkatan spesimen tanda tangan (tapi ini prosesnya ribet, jadi skip aja) atau memakai tanda tangan notaris yang telah terdaftar di database Legalisir kemenkumham.
Nah, kini kita lanjut ke prosesnya.
1. Pertama dan sangat penting, kalian mesti mengikutsertakan diri di situs kemenkumham. Link : http://legalisasi.ahu.go.id/ . Pilih menu pemohon, lantas registrasi. Setelah registrasi, login ke website. Di halaman kesatu sesudah login kalian dapat juga memeriksa informasi yang telah saya ucapkan di atas dan tata teknik permohonan.
Registrasi di situs ini penting, sebab walaupun kalian datang secara manual ke kantor AHU Kemenkumham, kalian bakal tetap diajak registrasi terlebih dahulu, sebab semua pemeriksaan berkas akan dilaksanakan secara online.
2. Yang kedua dan urgen juga, ialah mengecek apakah rektor (atau siapapun yang menandatangani ijazah) kalian tercatat atau tidak di database kemenkumham.
Caranya, buka menu permohonan di sebelah kiri website, lantas klik susunan permohonan. Setelah tersebut akan tersingkap halaman permohonan yang pernah anda ajukan, sebab belum maka bakal kosong. Klik tombol Buat Permohonan. Isi data diri kalian pada halaman yang terbuka, lantas klik tombol Berikutnya.
Pada halaman selanjutnya ini terdapat kolom isian “Nama Pejabat Publik/Umum yang Menandatangi Dokumen ”, ketiklah nama pejabat di kolom ini, tunggu sejumlah detik, andai namanya hadir pada dropdown maka pejabatnya telah terdaftar, andai tidak maka saran saya ialah gunakan notaris
Kalian dapat menggunakan jasa notaris di sekitar wilayah tempat bermukim kalian, yang urgen pastikan notarisnya tercatat di database, teknik mengeceknya sama dengan di atas.
3. Jika nama pejabat sudah terdaftar, isi seluruh detail kolom yang lain. Jangan tak sempat upload foto/scan berkas yang telah di tanda tangan ( fotocopy yg telah di tanda tangan notaris andai menggunakan notaris). Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Kemudian klik ajukan pada halaman selanjutnya.
4. Setelah pengusulan selesai, kalian dapat melihat status pengusulan kalian pada menu susunan transaksi. Jika ditolak, kalian bakal diberi tahu apa dalil ditolak. Jika verifikasi selesai, maka sistem akan menerbitkan voucher guna pembayaran di bank BNI. Setelah tersebut sistem bakal otomatis memeriksa apakah pembayaran sudah dilaksanakan atau belum. Setelah pembayaran terverifikasi, kalian dapat datang ke kantor AHU di Jakarta guna mencetak stiker dari kemenkumham.
5. Setelah mendapakan stiker, tempel stiker itu pada dokumen kalian.
6. Proses selanjutnya ialah legalisasi di kemenlu. Kita kupas di post berikutnya ya.

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Mame HP/whatsapp Simpati : +6282114441424

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau dapat menghubungi kami via :

Email: jangkargroups@gmail.com
Telegram : t.me/jangkargroups
Twitter:@fauzimanpower
FB: pt jangkar global groups
Instagram : jangkargroups
Google Playstore : jangkarapps
Google Plus : Akhmad Fauzi Manpower
Youtube : jangkar tv
Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

Leave a Comment